PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif “Sabuk Hijau Khatulistiwa,” sebuah program reklamasi lahan yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas lokal. Dukungan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi dengan Ketua Lembaga Investasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (Li-Bapan), Stefanus Febyan Babaro, di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026).
Gubernur Ria Norsan menyatakan, Pemprov Kalbar siap menindaklanjuti program ini dan menyinkronkan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu pemulihan lingkungan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Program ini sangat sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah kami, yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas,” ujar Norsan.
Menurutnya, Pemprov Kalbar terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak selama program yang diusung membawa dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sementara itu, Stefanus Febyan Babaro menjelaskan bahwa “Sabuk Hijau Khatulistiwa” dirancang sebagai model reklamasi lahan terpadu, yang tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kawasan terdegradasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Program ini berfokus pada penanaman dua jenis pohon utama: aren Smulen ST-1 dan pohon beringin.
Febyan menjelaskan, pohon aren dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Aren juga mendukung pengembangan bioetanol sebagai energi terbarukan, yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat. “Pengembangan aren dapat menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan, seperti produksi gula aren, etanol, dan produk turunan lainnya,” kata Febyan.
Sementara itu, pohon beringin akan ditanam untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan reklamasi, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. “Dengan menggabungkan fungsi ekonomi dan ekologis, kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Li-Bapan akan melakukan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merumuskan detail teknis pelaksanaan program, termasuk penentuan lokasi prioritas dan skema pelibatan masyarakat.
Program “Sabuk Hijau Khatulistiwa” diharapkan menjadi model kolaborasi antara lembaga non pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pendekatan pembangunan hijau yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.
