SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, tetap memprioritaskan proyek pengendalian banjir pada 2026 meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran daerah. Wakil Wali Kota Samarinda, Saefudin Zuhri, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak banjir yang sering melanda kota tersebut.
“Kami terus membangun dengan kemampuan keuangan yang ada, fokus pada pengendalian banjir, dan pengembangan SDM sebagai upaya berkelanjutan untuk kemajuan Kota Samarinda,” ujar Saefudin di Samarinda, Minggu (12/1/2026).
Beberapa proyek pengendalian banjir yang tengah berjalan meliputi pengerukan sedimentasi di Jalan Lempake Jaya, pemeliharaan saluran drainase di Jalan Juanda, dan pengerukan saluran drainase di Jalan Untung Suropati. Meski demikian, penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mengakibatkan beberapa program strategis mengalami keterlambatan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan penambahan anggaran bagi daerah yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Deni menekankan bahwa tambahan dana sangat krusial untuk mendukung program prioritas daerah, terutama infrastruktur vital yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Deni berharap agar Samarinda mendapatkan perhatian lebih, mengingat kontribusi Kalimantan Timur terhadap pendapatan negara yang sangat signifikan, mencapai Rp 800 triliun per tahun. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
