TENGGARONG – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Dermawan, menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk segera memfungsikan aset daerah yang telah rampung dibangun, termasuk Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan kawasan Pujasera. Meski fisik gedung hampir selesai, sejumlah kendala teknis dan pembiayaan operasional masih menjadi perhatian sebelum dibuka untuk umum.
Rahmat menjelaskan, untuk Gedung Ekraf, beberapa item belum lengkap, salah satunya akses jalan yang belum tersambung sepenuhnya. “Berdasarkan perencanaan konsultan, dibutuhkan anggaran beberapa miliar lagi agar gedung bisa berfungsi penuh. Kami mendorong penambahan anggaran, namun harus menunggu finalisasi apakah terkena rasionalisasi atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, kawasan Pujasera sudah selesai secara fisik, tetapi tantangan utama adalah biaya operasional, termasuk listrik dan perawatan gedung yang diprediksi cukup tinggi. DPRD Kukar saat ini membahas mekanisme pengisian kios bersama Dinas UMKM, Koperasi, dan Dinas Pariwisata. Simulasi sedang dilakukan agar Pujasera bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merugikan usaha lain di sekitar.
Selain kuliner, pemerintah daerah berencana menambah daya tarik kawasan dengan investasi di sektor hiburan, salah satunya kehadiran bioskop. Investor tengah melakukan survei harga dan kajian pasar sebagai bagian dari upaya menumbuhkan ekonomi baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam.
Rahmat menekankan, pengoperasian setiap aset akan menimbulkan biaya baru, sehingga skema kerja sama dengan pihak ketiga menjadi opsi realistis. “Harapannya pihak ketiga yang mengelola nanti bisa menutup biaya operasional. Prinsipnya, pemerintah ingin menumbuhkan investasi dan daya tarik baru di berbagai kawasan Kukar,” ujarnya.
Pengamat ekonomi lokal, Dewi Lestari, menilai langkah ini strategis. “Dengan pengelolaan profesional dan dukungan investor, Gedung Ekraf dan Pujasera berpotensi menjadi pusat ekonomi kreatif baru, sekaligus membuka peluang kerja dan diversifikasi ekonomi di Kukar,” katanya.
DPRD Kukar menegaskan, semua langkah pengoperasian harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi, transparansi, dan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
