PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak untuk memperkuat penerapan manajemen risiko. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program-program strategis perusahaan berjalan sesuai tujuan dan mendukung keberhasilan pemerintah daerah, bukan hanya untuk pemenuhan kepatuhan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap, menekankan bahwa manajemen risiko harus dipandang sebagai alat strategis. “Manajemen risiko tidak boleh dimaknai sebatas kepatuhan. Ia harus menjadi alat strategis untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mendukung keberhasilan pemerintah daerah,” ujarnya dalam pertemuan yang membahas penerapan manajemen risiko Perumdam Tirta Khatulistiwa di Pontianak pada Rabu (21/1/2026).
Rudy menambahkan bahwa Perumdam perlu memiliki program mitigasi risiko yang komprehensif, mencakup berbagai potensi hambatan, baik dalam aspek sosial, sumber daya manusia, keuangan, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Setiap upaya mitigasi tersebut harus diimplementasikan melalui strategi dan rencana aksi yang jelas agar program strategis dapat berjalan dengan baik.
“Tanpa rencana aksi yang jelas, program strategis yang baik sekalipun berpotensi gagal,” tegasnya.
Perumdam Tirta Khatulistiwa juga diingatkan untuk memitigasi risiko dalam pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang menjadi bagian dari rencana pengembangan besar Pemerintah Kota Pontianak. Investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Rudy menjelaskan bahwa manajemen risiko tidak hanya penting untuk internal perusahaan, tetapi juga untuk menjaga akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa manajemen risiko sangat penting dalam mengidentifikasi masalah krusial, seperti intrusi air laut dan tingginya tingkat kebocoran jaringan distribusi air yang mencapai 30,6 persen. “Air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Saya minta kebocoran jaringan bisa ditekan hingga di bawah 28 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa, Abdullah, mengatakan bahwa penerapan manajemen risiko sangat penting untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih, yang memiliki kompleksitas tinggi, mulai dari pengelolaan air baku di Sungai Kapuas hingga distribusi ke pelanggan. “Di setiap tahapan terdapat risiko. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan BPKP agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak awal,” ungkap Abdullah.
