PALANGKARAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan konvergensi program sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi terintegrasi antar lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain guna memperbaiki akurasi sasaran dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Wali Kota Palangka Raya menyatakan bahwa strategi ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap berbagai program sosial serta indikator kesejahteraan masyarakat. Konvergensi program dimaksudkan untuk menyatukan berbagai intervensi yang selama ini berjalan terpisah sehingga dampaknya terhadap masyarakat miskin dapat lebih besar dan berkelanjutan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Palangka Raya pada 2024 turun menjadi sekitar 3,52 persen dari total penduduk, menjadikan kota ini sebagai salah satu yang memiliki persentase kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah. Capaian ini dilihat sebagai indikator awal keberhasilan strategi yang diterapkan.
Pemerintah daerah mengakui bahwa meskipun tren menurun terlihat positif, masih terdapat tantangan struktural yang memerlukan perhatian lebih, seperti ketimpangan akses pendidikan, keterampilan kerja, dan kesempatan kerja produktif bagi kelompok rentan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa konvergensi program diprioritaskan.
Strategi yang termasuk dalam konvergensi antara lain penajaman data sasaran penerima manfaat, integrasi layanan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM, serta perluasan akses modal usaha. Pendekatan ini dijalankan bersamaan dengan intervensi lain seperti bantuan sosial dan pelatihan kerja.
Bagian penting dari upaya ini melibatkan partisipasi aktif sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas masyarakat. Kolaborasi tersebut dianggap penting untuk menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Dengan sinergi antar sektor, intervensi yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin,” ujar salah satu pejabat pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat peran kelurahan dan kecamatan dalam pendataan dan pendampingan masyarakat miskin sehingga upaya penanganan kemiskinan bersifat lokal, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pendekatan berbasis wilayah ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih akurat.Pakar sosial ekonomi lokal menilai bahwa fokus pada konvergensi program merupakan langkah strategis yang mencerminkan pemahaman atas kompleksitas kemiskinan. Mereka juga menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap efektivitas program agar hasil yang dicapai dapat dipertahankan bahkan meningkat di tahun-tahun berikutnya.
