PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh sektor, menyusul masih tingginya angka kecelakaan kerja nasional yang mencapai 319.224 kasus sepanjang 2024. Data tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membangun budaya kerja yang lebih aman dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menilai angka kecelakaan kerja bukan sekadar statistik, melainkan cerminan lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja. “Di balik setiap angka kecelakaan ada pekerja yang kehilangan kemampuan kerja, bahkan nyawa, serta keluarga yang terdampak secara sosial dan ekonomi,” ujar Harisson saat pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2026 di Pontianak, Selasa (13/1).
Menurut Harisson, setiap insiden kerja menandakan masih adanya celah dalam penerapan K3, mulai dari prosedur kerja yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menegaskan bahwa satu kecelakaan saja seharusnya menjadi alarm keras bagi perusahaan dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang telah melampaui 146 juta orang, Harisson menilai tantangan K3 semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang sistematis serta kolaboratif. “K3 tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja, tetapi juga pada produktivitas, kepercayaan, dan daya saing nasional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Ahmad Priyono, menyebut Bulan K3 Nasional yang berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari 2026 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3. Melalui penguatan Sistem Manajemen K3, Pemprov Kalbar berharap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.
